Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh melakukan tindakan darurat terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan penyakit campak yang mengakibatkan puluhan anak di Kabupaten Asmat, Papua, meninggal dunia. ‘’Tim medis dari Jakarta telah dikirim ke sana dan mereka akan bekerja hingga ledakan KLB gizi buruk dan campak itu reda,’’ ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, dr. Sigit Priohutomo di Kantornya, Jakarta-Senin Sore (15/1).
Wartapilihan.com, Jakarta –– Sebagai pejabat yang menangani masalah kesehatan di Kemenko PMK, dr. Sigit mengakui bahwa khusus terkait persoalan campak itu tetap tercatat sebagai Kejadian Luar Biasa di berbagai daerah di Indonesia. “Kalau persoalan gizi buruk itu dikombinasikan dengan wabah campak, malaria, maka bisa menimbulkan akibat yang fatal,” ucap dr. Sigit.
Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, yang mengacu pada petugas lapangan, menyatakan bahwa serangan campak dan gizi buruk itu setidaknya sudah merenggut 61 jiwa dalam 4 bulan terakhir. Sebanyak 59 korban meninggal tanpa sempat mendaatkan perawatan yang memadai, karena berada di pedalaman DISTRIK Fayit, Aswi, dan Pulau Tiga. Tiga korban lain meninggal di Rumah Sakit Agats, ibu kota Kabupaten Asmat.
Menurut Sigit, situasi semacam ini memang memerlukan penanganan secara ekstra. Presiden Joko Widodo sendiri telah memerintahkan agar wabah campak dan persoalan gizi buruk ini ditanggulangi sekaligus. Petugas dari Jakarta telah dikirim untuk membantu aparatur kesehatan setempat.
Sigit memastikan bahwa pemerintah pusat bukan seperti petugas pemadam kebakaran yang datang ketika ada persoalan dan pergi begitu api padam. “Secara bertahap dan kontinu pemerintah terus melakukan perbaikan, baik dari sisi kesehatannya maupun aspek kecukupan gizinya,” tutur Sigit.
Namun, Sigit juga memperingatkan bahwa wabah campak ini sering mengalami kondisi naik turun. Hal tersebut bisa dilihat pada kasus difteri yang beberapa bulan terakhir ini mengalami lonjakan yang serius. “Sebetulnya virus dan kuman, penyebarannya itu tak bisa benar-benar dimusnahkan,’’ kata Sigit. Makhluk mikroskopis itu tetap bertahan hidup dan kembali menyerang bila keadaan manusia lemah. ‘’Salah satu jalan untuk memperkuat kondisi badan adalah dengan makanan yang cukup, gizi yang cukup dan menjalani vaksinasi untuk perlindungan,’’ Sigit menambahkan.
Lebih lanjut, Sigit menjelaskan, pemerintah sampai saat ini terus berupaya agar kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terjamin. Terbukti dengan capaian pemerintah yang telah berhasil memberikan vaksin di seluruh pulau jawa ditahun 2017 sekitar 31 juta jiwa. “Program ini akan dilanjutkan pada tahun 2018 ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa,” Sigit menjelaskan.
Dari sisi gizi, pemerintah memberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Rastra (beras sejahtera) untuk membantu kecukupan pangan masyarakat, yang diproyeksikan pada tahun 2018 ini mencakup 15,5 juta Keluarga penerima manfaat (KPM). Ada pula Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan makanan ekstra bergizi tinggi untuk keluarga-keluarga miskin yang dihuni oleh ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan usia sekolah, lansia di atas 70 tahun serta penyandang disabilitas berat.
PKH ini pada tahun 2017 melayani 6 juta keluarga dan akan ditingkatkan menjadi 10 juta pada 2018. “Jadi, secara umum kondisi kita membaik. Namun, kita tak bisa menutup mata bahwa KLB ini bisa saja menyerang sewaktu-waktu terutama pada kelompok masyarakat dengan status gizi yang buruk,’’ terang Sigit.
Sigit mengatakan, mengatasi permasalahan wabah campak itu bukan urusan sederhana. Seperti halnya difteri, malaria, dan kolera, yang tidak mungkin dihilangkan secara absolut. “Yang terpenting kita terus berupaya untuk membantu masyarakat melakukan vaksinasi, perbaikan gizi dan sanitasi. Tolong, semua pihak membantu utk pelaksanaannya,” ujar Sigit.
Sigit berharap, kasus ini bisa menjadi wake-up call bagi segenap komponen bangsa untuk bergotong-royong melaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). “Segenap pemerintah daerah, mari bekerjasama dengan para pemangku kepentingan setempat, terutama Puskesmas juga ibu-ibu penggerak PKK bergotongroyong menjadi ujung tombak (promotor) Germas di tengah masyarakat,” harap Sigit. II
Izzadina
