Meski mengalami pencapaian yang positif, Menteri Keuangan Sri Mulyani masih harus menghadapi berbagai persoalan ekonomi yang harus diselesaikan. Dari masalah kebijakan yang belum berdampak hingga reformasi perpajakan.
Wartapilihan.com, Jakarta –-Penghargaan tertinggi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri terbaik dunia hasil penilaian lembaga independen Ernst and Young, perlu diapresiasi. Namun, prestasi ini jangan sampai membuyarkan konsentrasi pada perbaikan ekonomi di dalam negeri.
Apalagi beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yang tujuannya untuk mengakselerasi pertumbuhan, ternyata malah kurang diminati. Fasilitas seperti tax holiday atau tax allowance malah selama setahun lalu tidak diminati investor.
Bahkan, sepanjang 2017, tak ada pengusaha yang mendapat fasilitas tax holiday. Banyak pengusaha yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan insentif tax allowance dan tax holiday. Hal ini akibat persyaratan yang rumit.
Salah satu contohnya, demi mendapatkan insentif pajak di industri padat karya, pengusaha harus memenuhi besaran jumlah karyawan yang ditetapkan oleh pemerintah. Belum lagi, keharusan melalui jumlah revenue ekspornya.
Bagaimana pun, pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik, salah satunya melalui investasi. Tahun lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, secara kumulatif, dari Januari hingga September 2017, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 513,2 triliun.
Capaian ini sudah lumayan bagus. Tapi seharusnya investor bisa lebih banyak menanamkan duitnya di Indonesia, bila berbagai fasilitas yang diberikan juga dimanfaatkan dengan baik.
Selain insentif investasi yang belum optimal, Sri Mulyani juga masih dihadapkan pada berbagai kekurangan. Misalnya soal penerimaan pajak. Sepanjang tahun lalu penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.339,8 triliun atau hanya 91% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.
Di sisi lain, publik juga menyoroti tingkat utang Indonesia yang bertambah. Pada pertengahan Januari lalu, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2017 mencapai US$ 347,3 miliar. Jumlah utang ini terhitung naik sebesar 9,1% secara tahunan (year on year).
Pertumbuhan ekonomi juga dianggap kurang bertenaga. Meskipun Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk menggenjot angka pertumbuhan, angka pertumbuhan masih berkutat di bawah 5,1%.
Saat ini Sri Mulyani juga perlu lebih fokus menyelesaikan agenda reformasi pajak. Menteri Keuangan dinilai perlu lebih cepat menuntaskan kebijakan reformasi pajak ini yang mencakup reformasi kelembagaan hingga proses bisnis di Ditjen Pajak.
Banyak pihak menilai, reformasi pajak masih belum berjalan dengan baik, cukup lambat dan belum menunjukkan progres yang signifikan.
Persoalan lain yang juga harus jadi perhatian terkait kinerja konsumsi rumah tangga yang terus anjlok dalam 5 tahun terakhir, ekonomi yang masih tumbuh lambat, serta belanja negara yang belum optimal.
Namun, sekali lagi, capaian Sri Mulyani juga harus tetap diakui. mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini telah sukses mendorong perbaikan. Dari peningkatan transparansi pengelolaan keuangan negara, menekan angka kemiskinan, juga menambah cadangan devisa.
Dalam bekerja, Sri Mulyani, memang menekankan transparansi dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan berbagai kebijakan yang ketat, ia berhasil menekan angka inflasi sebesar 1,45%, sehingga turut menyumbangkan penurunan angka kemiskinan.
Bank Indonesia akhir Desember lalu juga mengumumkan cadangan devisa sebesar US$ 130 miliar atau meningkat sekitar US$ 4,03 miliar, tertinggi dalam sejarah. Kelihaian Sri Mulyani mengelola utang negara dianggap menjadi salah satu alasan membaiknya postur cadangan devisa Indonesia.
Sementara, saat ini Indonesia juga sudah memiliki bekal yang baik, seperti sudah mendapatkan investment grade dari tiga lembaga pemeringkat rating. Kemudian global competitivenes indeks yang melesat menjadi posisi 36 dari posisi 41. Lalu ease of doing business yang berada di posisi 70-an dari sebelumnya 124.
Bagaimana pun, pengakuan dunia atas kinerja Sri Mulynia harus menjadi pendorong kinerja yang lebih baik, khususnya bagi pejabat pemerintah yang bergelut dalam pembuat kebijakan. Sementara, tahun ini situasi politik juga akan menghangat, seiring digelarnya pemilihan kepala daerah di 171 wilayah.
Sri Mulyani harus bisa membuat semua tantangan itu menjadi keuntungan bagi ekonomi Indonesia. Belum lagi potensi generasi milenial dengan perkembangan industri teknologi informasi yang begitu pesat. Semua harus diarahkan agar memberi kemaslahatan masyarakat.
Rizky Serati