Revisi UU MD3 yang dirancang pihak legislatif menuai banyak kritik. Terlebih, presiden hendak menetapkan hak imunitas atas penghinaan terhadap presiden.
Wartapilihan.com, Jakarta – Rocky Gerung, Dosen Filsafat Universitas Indonesia ini terlihat sangat geram dari raut wajahnya soal wacana penetapan UU MD3 ini. Ia mengungkapkan kritiknya dengan cerdas namun menohok di depan para anggota DPR, termasuk ketuanya Fahri Hamzah dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di tvOne, Selasa malam, (20/2/2018).
“Kalau DPR punya hak imunitas. Presiden juga punya hak imunitas. Tapi kok saya yang menjadi rakyat malah gak punya hak imunitas?” Kata Rocky dengan kritis, yang membuat hadirin terdiam.
Ia menekankan, DPR dalam merancang UU MD3 ini memiliki logika yang kurang baik. Pasalnya, DPR sebagai pihak yang dipercayai rakyat dalam hal kepentingan politik konstituen, namun malah beretorika berlebih tanpa substansi.
“Anggota DPR justru sebagai Watch Dog bagi Presiden atau pihak eksekutif. Artinya, mengawasi pelaksanaan berjalannya UU, tapi ini hanya retorika saja yang berlebih, substansi nggak ada,” tutur Rocky prihatin.
Di depan para anggota DPR, ia menyayangkan para anggota yang tidak mengerti asal-usul konsep etika parlementeriat. “Kalian tidak paham dengan konsep ini, jadinya hanya datang dengan otak kosong, akibatnya penyusunan UU ini hanya pragmatis, tidak berdasarkan konsep,” tukas Rocky.
Hak imunitas dalam sistem kepemimpinan sebetulnya adalah sisa-sisa peninggalan sistem kerajaan dan bukan sistem demokrasi. “King can do no wrong, kalau dalam masa kerajaan itu, jadi ada yang ditugaskan untuk membela raja. Nah ini sudah jaman demokrasi tapi kok sistemnya malah seperti kerajaan,” pungkasnya.
Eveline Ramadhini
