Paska bencana, pemerintah berencana membangun kembali infrastruktur yang telah hancur, seperti sekolah, rumah sakit dan pasar.
Wartapilihan.com, Jakarta – Dipimpin oleh Wapres Jusuf Kalla, sebanyak 90 pejabat, kepala dinas dan instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana alam berkumpul untuk rapat bersama membangun Lombok kembali.
Jusuf Kalla mengatakan, bantuan dan proses rehabilitasi akan diberikan kepada masyarakat. Menurut dia, bantuannya sama dan tidak dibedakan seperti di daerah Aceh, Yogyakarta, Jawa Taimur dan wilayah lainnya yang terkena bencana; proses rehabilitasi maupun rekronstruksi bantuannya sama.
“Perlu adanya perubahan polemik/isu di masyarakat yang di luar pulau Lombok yang beranggapan bahwa seluruh pulau Lombok ini sudah habis dan rata terkena gempa sehingga muncul polemik NTB harus distatuskan sebagai bencana nasional, itu harus dihilangkan,” tutur JK, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jl. Pejanggik, Kota Mataram.
Proses rekonstruksi ini, terang JK, akan berlangsung sampai 6 bulan kedepan dan pemerintah akan membangun kembali Lombok, khususnya rekonstruksi ini untuk bangunan sekolah, pusat pemerintahan, rumah sakit dan lain-lain.
“Pembangunan rekonstruksi 6 bulan harus seluruhnya selesai, dan bulan ke 3 saya akan datang lagi, kementrian PU harus bertanggung jawab, serta PU daerah harus utamakan rekonstruksi Pasar, Sekolah, madrasah kalau kurang tukang akan kami kerahkan tukang,” tukas dia.
Sementara itu, Willem Rampengilei selaku kepala BNPB dalam kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya terkendala anggaran dalam proses pembangunan 10.000 rumah yang sudah diajukan. “Kalau ada anggaran 250 Milyar, 5 ribu bangunan sudah siap dibangun,” kata dia.
Kemudian, Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto turut bersuara untuk berupaya mengembalikan roda perekonomian. “Kita banyak pasukan akan tetapi alat kerja yang kurang, kami sarankan pengadaan Palu Hodam serta gerobak dorong. Alat berat saat ini yang kami butuhkan adalah beko/eksavator ditambah pemecah beton, kemudian keadaan psikis sudah coba kami pulihkan dengan memberi pengertian dan mereka sudah menerima serta bekerja,” terangnya.
Muhadjir Effendy selaku Mendikbud RI menekankan, anak-anak harus tetap sekolah. Kebutuhan sekolah seperti sekolah darurat sementara harus ada koordinasi karena tenda darurat sekolah tersebut bertahannya hanya 3 bulan.
“Tentang pendidikan sekolah dan madrasah antara pembangunan sekolah dan madrasah terutama madrasah harus dikordinasikan dengan kementeian agama karena madrasah juga dibawah kemenag RI,” pungkas Muhadjir.
Eveline Ramadhini
