Doha menyerukan tindakan dari PBB untuk mengakhiri krisis kemanusiaan akibat langkah anti-Qatar yang dilakukan oleh tetangganya.
Wartapilihan.com, Qatar – Badan hak asasi manusia Qatar telah membahas dengan badan PBB terkait dampak kemanusiaan dari blokade yang diberlakukan di Qatar. Badan HAM tersebut menyerukan tindakan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia.
Rashid Khalikov, Asisten Sekretaris Jenderal di Kantor Urusan Koordinasi Kemanusiaan PBB (OCHA), bertemu di Doha pada hari Kamis a915/6) dengan Ali bin Smaikh Al Marri, ketua Komite Nasional untuk Hak Asasi Manusia (NHRC).
Kedua belah pihak berbicara tentang langkah-langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya terhadap langkah yang dilakukan oleh Arab Saudi, UEA dan Bahrain, negara tersebut mengklasifikasikan beberapa kelompok kemanusiaan Qatar sebagai “organisasi teroris” dan secara langsung melanggar hak ribuan orang dengan menerapkan pembatasan perjalanan.
Al Marri menekankan bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghalangi bantuan kemanusiaan eksternal yang diberikan oleh Qatar dengan mennghancurkan reputasi organisasi amal dan menghalangi pekerjaan mereka.
Dia juga mengatakan bahwa kelompok tersebut memiliki kemitraan dengan organisasi kemanusiaan internasional seperti Palang Merah Internasional dan Kantor Urusan Kemanusiaan Organisasi Kerjasama Islam, serta kemitraan yang kuat dengan rekan-rekan mereka di Dewan Kerjasama Teluk.
Dia meminta tindakan segera oleh OCHA untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan tuduhan yang tidak adil terhadap organisasi kemanusiaan Qatar.
Lebih dari 13.000 Terkena Dampak
Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh NHRC pada hari Kamis (15/6), hak lebih dari 13.000 warga dari empat negara GCC yang terlibat dalam krisis tersebut telah dilanggar oleh blokade tersebut.
Dalam beberapa kasus, tindakan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut memisahkan ibu dari anak-anak mereka.
Ratusan keluhan telah diajukan ke NHRC melalui email, telepon dan hotline, atau kunjungan pribadi ke kantor pusatnya di Doha.
Pada tanggal 11 Juni, enam hari setelah keputusan tersebut, Arab Saudi mengeluarkan sebuah perintah kerajaan untuk mempertimbangkan situasi kemanusiaan keluarga campuran (Saudi-Qatar), maka UEA dan Bahrain mengikuti langkah tersebut.
Sementara itu, NHRC menghargai langkah tersebut dan melihatnya sebagai langkah ke arah yang benar, namun juga meminta tiga negara untuk mengklarifikasi mekanisme pelaksanaannya.
Ini menekankan bahwa keputusan tersebut harus mencakup semua area hak asasi manusia dan hukum, serta menyerukan penghentian blokade dan mengompensasi keluarga dan individu yang terkena dampak. Demikian dilaporkan Aljazeera.
