Dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh lembaga negara, atas kekompakan, sinergi dan kerjasama yang baik selama ini.
Wartapilihan.com, Jakarta –“Dalam semangat persatuan Indonesia itu, lembaga-Iembaga negara justru bisa bekerja dengan lebih baik, saling mengingatkan, saling kontrol, saling mengimbangi, dan saling melengkapi. Tidak ada satu lembaga negarapun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang Iebih besar dari lembaga negara yang lain. lnilah jati diri bangsa kita dalam bernegara. lnilah kekuatan bangsa kita dalam menghadapi setiap tantangan. Inilah keunggulan bangsa kita dalam menghadapi masa depan. Kekuatan yang juga terefleksikan dalam 72 tahun perjalanan bangsa dan negara kita,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8).
Lebih lanjut, sejarah sebagai fondasi untuk menatap masa depan, kata Mantan Walikota Solo itu, merupakan pelajaran yang sangat penting. Dari sejarah bangsa, kemerdekaan harus di rebut, di raih, dan di proklamasikan guna mampu untuk bersatu, mampu untuk bekerjasama dan mampu untuk kerja bersama.
“Modal persatuan Indonesia yang kokoh itu harus terus kita jaga, kita rawat, kita perkuat. Dan harus jadi pijakan kita bersama dalam menghadapi ujian sejarah berikutnya yaitu memenuhi janji-janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” ungkapnya.
Ke depan, kata Jokowi, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Akan mengarungi samudera globalisasi, berhadapan dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, dan menghadapi kemajuan inovasi teknologi yang destruktif, Tetapi, dengan bersatu, iya yakin bisa menghadapi semua itu, karena bangsa Indonesia adalah bangsa besar.
“Tujuh puluh dua tahun kita merdeka, kita bersyukur atas seluruh capaian yang kita raih. Ini semua atas kerja keras dari seIuruh rakyat Indonesia, kerja bersama dari Iembaga-Iembaga negara. Namun, kita menyadari bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Kita menyadari bahwa manfaat pembangunan beIum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air. Kita menyadari bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia beIum sepenuhnya kita bisa wujudkan,” ujar Jokowi.
Sebab itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, Pemerintah Iebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pemerintah ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Keadilan sosiaI harus mampu diwujudkan secara nyata daIam kehidupan segenap bangsa dan seIuruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oIeh saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri. Kita ingin rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik. Kita ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wiIayah lain Indonesia.
Kita ingin rakyat PuIau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil. Kita ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, dan Iancarnya konektivitas dan turunnya biaya Iogistik,” tambah Jokowi.
Pemerintah ingin kuaIitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016, masyarakat diminta tidak boleh cepat berpuas diri. Pemerintah juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017.
“Saya yakin hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan. Semuanya ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa,” tukasnya.
Pemerintah ingin kerja bersama tidak hanya dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan tetapi juga dalam pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya. Dalam bidang ideologi, MPR harus terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal lka. Pemerintah telah menginisiasi pembentukan UKP-PIP untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan rakyat, terutama generasi muda, penerus masa depan. Dalam bidang politik, semua K/L harus menuntaskan agenda konsoiidasi demokrasi sehingga semakin terlembaga.
“Kita bersyukur telah mampu menyelenggarakan proses demokrasi di level lokal, pilkada serentak di 101 daerah pada tahun 2017, dengan aman dan damai,” tandasnya.
Selain pembangunan ideologi dan politik, simpul Jokowi, seluruh stake holder tidak boleh melupakan pembangunan sosial dan kebudayaan.
“Kita harus mendidik anak-anak kita menjadi generasi pelanjut sejarah yang cinta pada tanah airnya, memiliki etika, budi pekerti, dan sopan santun serta mempunyai karakter yang kuat dan tangguh. Kita juga terus membangun kebudayaan bangsa yang berbhineka. Ekspresi seni dan budaya dari berbagai daerah di nusantara harus terus dibangkitkan untuk memperkaya keindonesiaan kita,” tutupnya.
Ahmad Zuhdi
