“Dalam koalisi tidak ada harga mati, yang ada kesepakatan dan kesepahaman. Di partai masing-masing tentu punya ego, jadi harus ada kesepakatan yang dibangun. Tergantung pembicaraan nanti seperti apa,” ujar Zulkifli.
Wartapilihan.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan urun bicara terkait pertemuannya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut dia, pertemuan elite politik merupakan hal yang biasa. Termasuk di dalamnya membicarakan koalisi menjelang Pilpres 2019.
Namun, tak melulu menyinggung soal konstelasi politik. Zulhas memaparkan agenda pembangunan Indonesia ke depan harus berdaulat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sesuai amanat founding fathers NKRI.
“Diantaranya merdeka, adil, bersatu, dan kesetaraan. Nah, pilarnya melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan pendidikan dan pemerataan ekonomi. Itu yang kami pikirkan. Bukan hanya dikasih jatah dua menteri, setelah itu selesai,” ujar Zulkifli kepada media di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (26/6).
Guna menselaraskan platform tersebut, kata Zulhas, PAN tidak hanya berkomunikasi dengan partai koalisi, tapi juga membuka kran dengan Ketum partai lain termasuk dengan partai pendukung pemerintah.
“Pak Jokowi dalam pembangunan infrastruktur bagus, tapi ingat, dalam penegakkan hukum sangat lemah. Tentu setiap pemerintah punya kontribusi. Nah, kita ingin duduk bersama memikirkan masa depan Indonesia,” tuturnya.
Zulkifli tidak mau merinci lebih jauh apakah pertemuan dengan Prabowo menyepakati pembentukan koalisi atau baru dalam tahap penjajakan awal. Saat ini, kata dia, seluruh kader PAN sedang berkonsentrasi dalam pertarungan Pilkada serentak pada Rabu (27/6) esok hari.
“Kalau nanti terjadi dua poros itu kan porsi besar. Untuk membuat dua poros juga tidak mudah. Pak Jokowi siapa wakilnya? Ini-ini (ketum partai) pasti marah. Karena itu, kami meletakkan platform. Jadi, ada skala prioritas,” terangnya.
“Dalam koalisi tidak ada harga mati, yang ada kesepakatan dan kesepahaman. Di partai masing-masing tentu punya ego, jadi harus ada kesepakatan yang dibangun. Tergantung pembicaraan nanti seperti apa,” imbuh dia.
Menghadapi Pilkada di 171 daerah, Zulhas meminta pihak penyelenggara Pemilu untuk bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan. Ia juga mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya karena masa depan daerah tersebut selama lima tahun ke depan berada di tangan rakyat.
“Untuk para kandidat dilarang menghalalkan segala cara dalam memenangkan pertarungan politik karena akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari,” ingat Zulkifli.
Ketua MPR itu juga menekankan kepada pihak aparat keamanan untuk tetap menjaga netralitas institusi TNI maupun Polri serta tidak ditarik ke dalam kepentingan politik praktis.
“TNI Polri bukan milik salah satu partai atau kandidat. Karena itu, kami minta TNI Polri menjalankan tugasnya sesuai kewenangannya,” pungkasnya.
Ahmad Zuhdi