Pemimpin dunia yang berkumpul di markas besar PBB mendesak Myanmar segera mengakhiri kekerasan di Rakhine.
Wartapilihan.com, Jenewa –Pendapat internasional semakin menggema menentang Myanmar. Senin (18/9), Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain memperbarui seruan untuk mengakhiri kekerasan terhadap Muslim Rohingya yang keadaannya membayangi transisi bersejarah negara Asia Tenggara tersebut menuju demokrasi.
Setahun yang lalu di pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Myanmar dipuji karena mengadakan pemilihan umum dan melakukan suksesi damai dari dasawarsa kekuasaan militer yang menindas.
Pada sesi pertemuan PBB tahun ini, Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, muncul dalam perbincangan internasional lagi.
Kemarahan meningkat karena sebuah tindakan keras militer yang telah memicu eksodus lebih dari 400.000 Rohingya ke negara tetangga Bangladesh dalam waktu kurang dari sebulan dalam apa yang oleh PBB digambarkan sebagai “pembersihan etnis”.
Pekan lalu, Dewan Keamanan, badan PBB yang paling kuat, mengecam kekerasan tersebut dalam pernyataan pertamanya mengenai Myanmar.
Pada hari Senin (18/9) waktu setempat, Inggris memimpin sebuah pertemuan di beberapa pemerintah mayoritas Barat dan Muslim yang mendesak pejabat senior Myanmar untuk menghentikan pelanggaran terhadap minoritas Muslim dan memulihkan akses kemanusiaan.
Pemerintah Myanmar telah menyalahkan krisis pada gerilyawan Rohingya yang menyerang pos keamanan di Negara Bagian Rakhine pada akhir Agustus lalu.
Kelompok hak asasi manusia, yang menuntut sanksi hukuman melawan Myanmar, mengatakan bahwa citra satelit menunjukkan puluhan permukiman telah dibakar. Banyak yang melarikan diri dari Rohingya mengatakan bahwa rumah mereka dibakar oleh tentara Myanmar atau gerombolan Buddha.
Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, menyebut kekerasan tersebut sebagai “noda” atas reputasi Myanmar.
Dia mendesak aksi dari pemimpin nasional yang terpilih secara demokratis, Aung San Suu Kyi, yang telah dikritik karena gagal berbicara untuk membela Rohingya. Kelompok minoritas dibenci secara luas oleh mayoritas umat Buddha di Myanmar dan dipandang sebagai orang luar walaupun kenyataannya mereka telah tinggal di negara ini selama beberapa generasi.
“Sangat penting bahwa Aung San Suu Kyi dan pemerintah sipil memperjelas pelanggaran ini harus dihentikan,” kata Johnson dalam sebuah pernyataan.
Suu Kyi, peraih Nobel perdamaian yang menghabiskan hampir 15 tahun di tahanan rumah di bawah junta penguasa Myanmar, tidak menghadiri pertemuan PBB dan akan berbicara kepada rakyatnya pada hari Selasa (19/9) ini.
Duta Besar AS, Nikki Haley, mengatakan bahwa pertemuan hari Senin (18/9), yang dihadiri oleh penasihat keamanan nasional Myanmar dan wakil menteri luar negeri, membuahkan hasil, namun situasinya tetap mengerikan. Dia mendesak pemerintah mengakhiri operasi militer, memberikan akses kemanusiaan, dan berkomitmen membantu kembalinya warga sipil ke rumah mereka yang aman.
“Orang-orang masih berisiko diserang atau dibunuh, bantuan kemanusiaan tidak sampai ke orang-orang yang membutuhkannya, dan warga sipil yang tidak berdosa masih melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh,” kata Haley.
Para menteri dari Bangladesh, Indonesia, Turki, Australia, Kanada, Swedia, dan Denmark juga menghadiri pertemuan tertutup tersebut pada hari Senin (18/9). Pernyataan Inggris mengatakan bahwa pertemuan tersebut mendesak Myanmar untuk menerapkan rekomendasi sebuah komisi yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan yang menyerukan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial melawan kekerasan mematikan antara umat Buddha dan Rohingya.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan sepertiga dari masyarakat Rohingya telah dipaksa ke pengasingan dan memerlukan sebuah respons kolektif oleh masyarakat internasional untuk memastikan perlindungan mereka.
“Kami menunggu Aung San Suu Kyi memberikan jawaban dan dialog yang nyata,” katanya kepada wartawan.
Moedja Adzim
