Komisi yang didukung negara menolak laporan PBB tentang pembunuhan massal dan pemerkosaan sistematis terhadap minoritas Muslim oleh pasukan keamanan.
Wartapilihan.com, Myanmar –Sebuah komisi yang ditunjuk pemerintah telah membersihkan pasukan keamanan Myanmar yang melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran secara sistematis terhadap Muslim Rohingya dengan menolak tuduhan PBB atas pelanggaran yang meluas tersebut.
Komisi tersebut memeriksa kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine pada bulan Oktober tahun lalu setelah para pejuang Rohingya menewaskan sembilan polisi dalam serangan terhadap pos-pos penjagaan perbatasan di dekat Bangladesh.
Dalam operasi militer berikutnya, pasukan keamanan diduga membunuh penduduk desa secara acak, memperkosa wanita Rohingya, dan membakar lebih dari 1.000 rumah. Ratusan orang terbunuh dalam operasi militer tersebut.
Temuan komisi tersebut dikeluarkan karena pemerintah menolak mengizinkan misi tiga anggota PBB untuk melakukan penyelidikan sendiri mengenai apakah tanggapan keamanan tersebut merupakan “pembersihan etnis” minoritas Rohingya.
Memberikan kesimpulan mereka pada hari Ahad (6/8), komisi yang didukung negara tersebut mengungkapkan bahwa setiap “tindakan berlebihan” kemungkinan dilakukan oleh “anggota pasukan keamanan” dengan pangkat rendah.
“Beberapa insiden (pelecehan) tampaknya dibuat-buat dan yang lainnya hanya memiliki sedikit bukti,” kata komisi tersebut dalam sebuah siaran pers.
Ratusan Kematian
Laporan tersebut juga membantah laporan rinci yang dikeluarkan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB yang dirilis pada bulan Februari tahun ini.
Laporan PBB mengatakan bahwa “sangat mungkin” bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan selama tindakan keras tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan 204 saksi yang melarikan diri ke Bangladesh, PBB menuduh pasukan keamanan Myanmar memperkosa wanita Rohingya serta membunuh anak-anak dan orang-orang yang disiksa.
Komisi pemerintah membantah temuan PBB tersebut dengan mengatakan bahwa “tidak ada kasus semacam itu yang ditemukan”.
Laporan tersebut juga mengatakan bahwa laporan PBB tidak berimbang dan gagal mengenali serangan yang dilakukan oleh pejuang Rohingya.
Komisi tersebut mengakui bahwa media asing dan LSM seharusnya diberi akses ke zona tersebut selama konflik untuk menghilangkan “kesalahpahaman”.
Gertakan Myanmar
Pemerintah Myanmar menghadapi tekanan yang meningkat dari para aktivis hak asasi manusia untuk memberi izin kepada penyelidik PBB ke negara bagian Rakhine.
Tim PBB akan memulai pekerjaannya bulan ini, namun pemerintah Aung San Suu Kyi menolak memberikan visa kepada mereka dengan mengatakan bahwa hal itu akan “memperburuk” situasi di lapangan.
John Fisher, Direktur Human Rights Watch (HRW) Jenewa, mengatakan pada hari Kamis (3/8) bahwa PBB harus menghadapi “taktik gertakan Myanmar yang mengancam tidak memberikan visa”.
“Pemberian izin masuk (tim PBB) akan mengirim sinyal bahwa pemerintah siap untuk bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan berat dan mencegah kejahatan pada masa depan oleh semua pihak terhadap konflik bersenjata Myanmar,” katanya.
Rohingya dicerca di Myanmar dan banyak dipandang sebagai imigran ilegal. Sekitar satu juta dari kelompok Muslim terkepung ke zona perbatasan yang miskin di dekat Bangladesh yang tetap dikurung dan berada di bawah jam malam.
Pada hari Jumat (4/8), terdengar sampai dengan 50 “tembakan peringatan” di sebuah desa Rohingya saat sebuah serangan terjadi.
Dalam insiden terpisah, mayat tiga pria dan tiga wanita yang membawa parang dan luka tembak ditemukan di dekat kota Maungdaw di Rakhine pada hari Kamis (3/8).
Moedja Adzim
