Gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang lumrah dalam banyak negara yang menjunjung tinggi demokrasi.
Wartapilihan.com, Jakarta — Dua puluh tahun reformasi telah ternoda oleh dugaan tindakan persekusi dan pemaksaan pulang terhadap aktivis Neno Warisman dalam kegiatan politik di Pekanbaru. Terkesan aparat negara tidak netral, mengikuti kemauan sepihak kelompok tertentu.
Wakil Sekjend Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, seharusnya aparat negara, khususnya polisi melindungi dan memberikan kesempatan kepada Neno untuk tetap bisa berekspresi dan menyatakan pendapatnya.
“Sejauh gerakan politik tersebut tidak anarkis, maka tidak perlu harus ada kekawatiran berlebihan terhadap gerakan mereka yang mendorong GantiPresiden tersebut sebagai gerakan harus ditakuti secara berlebihan,” ujar Didi kepada Wartapilihan.com, Selasa (28/8).
Menurut dia, Gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang lumrah dalam banyak negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Ia mengatakan, di masa SBY banyak gerakan yang lebih dashyat, bahkan yang mengarah penghinaan terhadap SBY, tetapi mereka tetap dilindungi haknya untuk menyatakan pendapat dan berekspresi.
“Aparat tetap netral dan melindungi sepenuhnya para pendemo. Di jaman SBY sudah biasa DPR dan Istana dikepung dengan demo yang sangat keras, tetapi hak pendemo tetap dihormati sejauh tidak anarkis,” katanya.
Didi menjelaskan, Pelarangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap Ahmad Dhani Prasetyo di Surabaya misalnya, yang dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme, adalah tindakan represif.
“Persekusi semacam itu tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang kita bangun. Serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat,” tegas dia.
“Berbeda pilihan dan sikap dalam negara demokrasi hal yang wajar sehingga bisa saling koreksi dan memperbaiki diri,” sambungnya.
Ia menuturkan, pemerintah yang demokratis harusnya menjawab kritik, sekeras apapun kritik tersebut dengan terus bekerja yang baik dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan demikian tidak perlu kawatir tidak dipilih lagi oleh rakyat pada tahun 2019.
“Kerja yang baik antara lain dengan segera pulihkan daya beli rakyat, buka kembali lapangan kerja yang memadai, penegakan hukum yang adil, pemerataan kesejahteraan, dan lain-lain,” ungkapnya.
“Sejauh aktivis #2019GantiPresiden tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun, bermartabat dan patuh terhadap hukum. Maka kenapa ada pihak yg harus takut? Justru harusnya menjadi introspeksi diri untuk bekerja lebih keras lagi bagi kepentingan rakyat banyak,” imbuh Didi.
Didi menyarankan aparat hendaknya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak, dan dapat memfasilitasi serta mengatur masing-masing unjuk-rasa sehingga terhindar dari konflik di lapangan.
“Seyogyanya meskipun berbeda pilihan tetapi harus saling menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat.
Adalah kewajiban kita bersama untuk saling menjaga aset bangsa terbesar yaitu demokrasi, agar tidak rusak dan ternoda oleh tindakan provokatif dan represif,” tutupnya.
Terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, gerakan 2019GantiPresiden harus tetap menjaga karakter gerakan yang elegan, santun dan cerdas.
“Karena itu dalam setiap acara deklarasi #2019GantiPresiden kami selalu mengikuti semua prosedur baik perizinan tempat, pemberitahuan dan lokasi yang kadang-kadang jauh dari keramaian. Seperti di Serang samping makam jalan tidak dimasuki mobil dan Kubu Raya, Pontianak di perkampungan,” ujar dia.
“Gerakan yang kami inginkan adalah pendidikan politik kepada masyarakat dengan keriangan, suasana deklarasi festival yang menggembirakan karena ada lagu-lagu perjuangan dan lagu mas Alang yaitu #2019GantiPresiden, lalu pembacaan deklarasi dukung atau pantau pemilu 2019,” katanya.
Kendati sudah ada 2 pasang capres cawapres yang terdaftar di KPU, kata Mardani, #2019GantiPresiden sudah jadi gerakan masyarakat, bukan milik orang perorang.
“Kami menghimbau kepada seluruh pihak khususnya aparat keamanan untuk sama-sama menjaga suasana kondusif, agar aman dan tertib pada deklarasi yang dilakukan di daerah-daerah. Kami sangat menghormati gerakan lain yang melakukan aksi berbeda dengan kami. Sehingga ada kompetisi pilihan terbaik bagi negeri,” tandasnya.
Ia mengingatkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden tidak melanggar dan bukanlah kampanye. Hal itu sesuai dengan pernyataan KPU dan Bawaslu beberapa waktu lalu.
“Kepada semua relawan diserukan untuk meluruskan niat, merendahkan hati dan mencerdaskan akal, dalam barisan yang santun dan berakhlakul karimah. Insya Allah kami yakin 2019 ganti presiden,” ujar dia.
Adi Prawira
