“Peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun seharusnya menjadi tonggak awal bagi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah agar serius berbenah diri memperbaiki moda transportasi air,” saran Ena Nurjanah.
Wartapilihan.com, Jakarta – Dunia wisata sedang mengalami duka mendalam. KM Sinar Bangun yang membawa wisatawan tenggelam di danau Toba. Korban meninggal dari tenggelamnya KM Sinar Bangun berjumlah ratusan termasuk diantaranya adalah anak-anak.
Sejumlah korban yang menaiki KM tersebut sebagian besar adalah mereka yang sedang berwisata menikmati liburan pada Hari Raya Idul Fitri. Situasi yang seharusnya menyenangkan bagi anak-anak telah berubah menjadi peristiwa yang menghilangkan nyawa anak-anak, menimbulkan trauma bagi anak-anak yang selamat, dan membuat anak-anak yang tahu akan peristiwa tersebut menjadi cemas akan keamanan berwisata menggunakan Kapal Motor di Danau Toba.
“Banyak sekali peraturan yang dilanggar dari peristiwa KM Sinar Bangun tersebut, baik oleh pemilik kapal, nahkoda kapal, bahkan juga oleh pegawai pelabuhan,” ujar Ketua Lembaga Perlindungan Anak Generasi Ena Nurjanah saat dihubungi Warta Pilihan, Selasa (3/7).
Memasuki minggu kedua sejak tenggelamnya KM Sinar Bangun sudah ada empat orang yang dijadikan tersangka. Namun, sesungguhnya penetapan empat orang tersangka tersebut bukan akhir dari penyelesaian buruknya moda transportasi air di danau Toba.
“Peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun seharusnya menjadi tonggak awal bagi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah agar serius berbenah diri memperbaiki moda transportasi air,” saran dia.
“Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Kemenko Kemaritiman harus mencari solusi atas kejadian ini, ada lagi korban berjatuhan akibat kejadian yang serupa,” imbuhnya.
KM Sinar Bangun tenggelam pada Senin (18/6) sekitar pukul 17:15 WIB, saat berlayar dari Pelabuhan Simanindo, Pulau Samosir, menuju ke Tigaras, Kabupaten Simalungun. Kapal tersebut memuat hampir 200 penumpang dan mengangkut serta sekitar 65 kendaraan roda dua. Padahal, seharusnya KM tersebut hanya berkapasitas 43 penumpang dan tidak diperuntukan mengangkut kendaraan roda dua.
Kapal tersebut juga berangkat saat cuaca buruk, meskipun sebelumnya sudah ada peringatan dari BMKG agar tidak melakukan perjalanan. Dan yang paling parah adalah tidak tersedia pelampung ataupun ban keselamatan yang memadai untuk penumpang yang ada di kapal.
Kecelakaan yang menimpa wisatawan saat menggunakan Kapal Motor bukan yang pertama kali terjadi. Pada tanggal 1 januari 2017 telah terjadi peristiwa kebakaran KM Zahro Express di Teluk Jakarta yang membawa wisatawan menuju kepulauan seribu dan menewaskan 23 orang.
“Pemerintah seharusnya mampu menjamin keselamatan dengan menyediakan fasilitas kendaraan wisata yang memadai,” katanya.
Menurut Ena, hak untuk rekreasi menjadi bagian yang cukup penting bagi kehidupan anak-anak sehingga pemerintah seharusnya dapat memfasilitasi ketersediaan tempat rekreasi yang bisa memberikan rasa aman dan menjaga keselamatan anak-anak.
“Saat anak-anak melakukan rekreasi adalah saat mereka menikmati perjalanan mereka dengan penuh kegembiraan dan bukan ketakutan ataupun kecemasan karena ketidaksiapan pemerintahnya melindungi mereka dari buruknya pelayanan transportasi wisata yang diberikan,” tuturnya.
Peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun menurunkan tingkat rasa aman berwisata ke Danau Toba. Padahal, sebelumnya pemerintah begitu gencar mempromosikan Danau Toba sebagai wisata yang patut diperhitungkan dunia. Tahun 2016 lalu, pernah diadakan Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba (KKPDT) dengan kegiatan Konser panggung apung , Karnaval Budaya serta Pesta Rakyat.
“Namun, gegap gempita tahun 2016 tersebut ternyata tidak diiringi dengan pembenahan moda transportasi air nya. Kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun memperlihatkan bahwa gebyar pencanangan Danau Toba sebagai wisata dunia belum sejalan dengan penyediaan fasilitas yang aman dan nyaman bagi para wisatawannya,” pungkasnya.
Ahmad Zuhdi
