Penolakan Ustaz Abdul Somad dipicu karena tuduhan terorisme terhadap dirinya.
Wartapilihan.com, Jakarta –-Anggota Komisi I DPR RI menyesalkan peristiwa penolakan yang menimpa Ustad Somad oleh otoritas pemerintah Hongkong yang terjadi Sabtu (23/2) kemarin. Apalagi, Jika penolakan tersebut dipicu sikap islamophobia yang mengaitkan tulisan Arab dengan terorisme. Padahal, Ustad Somad ke Hongkong dalam rangka berdakwah di hadapan pekerja migran di Hongkong.
“Kami baru saja melakukan komunikasi kepada pihak Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Hongkong ihwal insiden tersebut. Informasi yang kami peroleh, acara pengajian Ustad Somad telah diberitahukan ke pihak Konjen dan telah mendapat izin untuk dilaksanakan di salah satu masjid di Hongkong. Soal penolakan Ustad Somad, menurut informasi pihak Konjen, merupakan murni otoritas pemerintah setempat,” ujar Thomafi dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (25/12).
Karenanya, pihaknya mendesak kepada Kemenlu melalui otoritas pemerintah RI di Hongkong untuk mengklarifikasi insiden yang menimpa Ustad Somad tersebut. Prinsipnya, tidak boleh siapapun diperlakukan seperti penjahat atau teroris hanya lantaran simbol agama baik berupa nama, kartu identitas dan sejenisnya.
“Klarifikasi ini penting sebagai pesan kepada negara lain tentang komitmen RI memberi perlindungan terhadap WNI di luar negeri,” ungkap Wakil Ketua Umum DPP PPP itu.
Sementara itu Kuasa Hukum Ustadz Abdul Somad, Kapitra Ampera, kepada Warta Pilihan (wartapilihan.com) menuturkan, pihaknya akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, untuk mengetahui duduk persoalannya.
“Hal ini penting kami lakukan, untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan Hongkong itu adalah atas permintaan Pemerintah Indonesia atau Pemerintah China,” papar Kapita.
Selain itu, Kapita dan rekan-rekan kuasa hukum akan melakukan protes keras kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah China, atas perlakuannya terhadap seorang guru agama yang dikagumi oleh rakyat Indonesia.
“Kami akan melaporkan hal ini kepada DPR dan instansi lainnya agar Pemerintah Indonesia serius melindungi warganya yang melalukan kunjungan ke luar negeri,” tegasnya.
“Kami minta kepada aparat kepolisian agar melakukan investigasi apakah ada by order dari orang-orang tertentu yang memberikan laporan fitnah (hoak) kepada imigrasi hongkong sehingga Ustaz Abdul Somad di tolak oleh imigrasi hongkong untuk memasuki wilayah hongkong,” tandasnya.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini sangat menyayangkan insiden dideportasinya Ustadz Abdul Somad di Bandara Hongkong oleh pihak imigrasi Cina pada Sabtu (23/12).
“Kita menyangkan deportasi beliau tanpa ada kejelasan alasan. Apalagi kehadiran beliau telah dinanti-nanti para TKI di sana yang ingin mendapatkan siraman rohani dari Da’i kondang ini,” kata Jazuli.
Menurut Jazuli memang hak setiap negara untuk menolak siapa saja masuk dalam wilayah negaranya. Tapi setidak-tidaknya ada keterangan yang jelas dari otoritas imigrasi Hongkong perihal ditolaknya Ustadz Somad, apalagi yang bersangkutan telah tiba di Hongkong.
“Semestinya jika tidak masuk dalam daftar cekal atau black list seseorang bisa masuk ke dalam suatu negara. Saya juga heran ada masalah apa Ustadz Somad dilarang masuk Hongkong untuk berdakwah. Saya kira ini yang harus diklarifikasi agar tidak berkembang prasangka dan spekulasi,” ungkap Jazuli.
Anggota Komisi I ini meminta Kementerian Luar Negeri proaktif mengklarifikasi kasus deportasi Ustadz Somad ini mengingat jadi perhatian dan pembicaraan nasional.
“Akan lebih baik Kemenlu dengan kewenangan yang dimiliki dan dalam kerangka hubungan baik kedua negara bisa meminta klarifikasi setidaknya kepada kedubes Cina di Jakarta agar tidak berkembang spekulasi macam-macam,” pinta Jazuli.
Ketua Fraksi PKS ini meyakini tujuan Ustaz Abdul Somad ke Hongkong untuk berdakwah dan memberi ceramah sangat positif utamanya bagi tenaga kerja Indonesia di sana. Apalagi Ustadz Somad datang diundang dengan penuh harap.
“Ini bagian dari misi diplomasi Indonesia untuk melayani warga negara kita di luar negeri yang terlah berjasa menjadi pahlawan devisa. Kita berharap Kemenlu melihat persoalan ini dalam kerangka itu sehingga bisa proaktif mengklarifikasi dan mudah-mudahan Ustadz Somad bisa dijadwalkan kembali ke Hongkong untuk memenuhi harapan ribuan TKI di sana,” pungkas Jazuli.
Satya Wira
