Wartapilihan.com, Jakarta – Memperingati hari buruh, “May Day”, pada 1 Mei 2017, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menekankan pentingnya bagi kelompok pekerja di Indonesia)0 mendapatkan penghidupan yang layak. Fadli menegaskan bahwa memberikan penghidupan yang layak bagi kaum buruh adalah mandat konstitusi, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Saat ini, salah satu agenda yang masih diperjuangkan oleh kelompok buruh adalah terkait formula penentuan upah minimum yang tercantum dalam PP No.78 Tahun 2015. “Formula saat ini masih mencerminkan kebijakan politik upah murah. Dimana upah minimum hanya ditentukan oleh tiga komponen yaitu komponen upah minimum berjalan, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” terang Fadli Zon dalam siaran persnya, di Jakarta pada Senin (1/5).
Politisi dari partai Gerindra ini melihat, ada satu komponen yang juga harus dipertimbangkan, yaitu komponen prosentase perubahan nilai tukar. Sebab, resiko keuangan tidak hanya bersumber dari inflasi tapi juga nilai tukar mata uang. “Pemerintah juga harus terus memantau standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di dalam penentuan kebijakan upah minimum melalui mekanisme tripartit, antara pengusaha, pekerja dan pemerintah,” sambung Fadli.
Di hari buruh ini, aspek lain yang juga disoroti Fadli Zon adalah terkait keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan kepada kelompok pekerja di Indonesia. Baik perlindungan dari aspek regulasi maupun melalui peningkatan kualitas SDM. “Dari aspek regulasi, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing saat ini dianggap melonggarkan mutu dan pengawasan tenaga kerja asing. Sehingga, pasar tenaga kerja lokal mengalami ancaman dari serbuan tenaga kerja asing,” tukas Fadli Zon.
Di sisi yang lain, Fadli Zon menegaskan perlu adanya peningkatan skill SDM pekerja di Indonesia yang dilakukan secara serius oleh pemerintah. Hal ini sangat penting agar tenaga kerja lokal tidak tergeser dengan keberadaan buruh asing. Apalagi dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peningkatan SDM tenaga kerja akan meningkatkan daya saing SDM Indonesia untuk masuk ke pasar internasional.
Fadli Zon sangat berharap pihak pemerintah dapat cukup responsif dalam merespon agenda-agenda yang disuarakan oleh kelompok buruh pada hari ini. “Selamat Hari Buruh 1 Mei 2017,” kata Fadli.
Senada dengan hal itu, puluhan ribu buruh (dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya), turun ke jalan melakukan aksi protes—aksi demonstrasi, bukan untuk bersenang-senang. Satu Mei, yang merupakan Hari Buruh Internasional, menjadi momentum bagi kaum buruh dan seluruh rakyat untuk menyatukan diri dalam perjuangan bersama.
Ilham Syah, Ketua Umum KPBI (Konfederasi Buruh Indonesia) menyatakan “Kaum buruh Indonesia adalah bagian dari kekuatan rakyat yang saat ini paling terorganisir. Kita pernah melakukan tiga kali aksi mogok nasional, yang melibatkan jutaan buruh. Ini bukan kekuatan yang kecil. Namun kami menyadari bahwa kekuatan buruh yang cukup besar ini mayoritas masih bergerak untuk kepentingan buruh saja. Padahal sejatinya persoalan yang dihadapi rakyat juga merupakan persoalan bagi kaum buruh,” papar Ilham Syah
Dalam May Day kali ini, KPBI yang tergabung dalam Gerakan Buruh Untuk Rakyat, bersama-sama akan mengangkat enam persoalan rakyat Indonesia, yaitu persoalan demokrasi partisipatif, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang harus melibatkan partisipasi rakyat, penyelesaikan konflik agraria termasuk mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas koorporat maupun negara dan menghentikan segala upaya perampasan tanah rakyat, melawan tindakan-tindakan korupsi yang dialukan pejabat negara maupun koorporat, serta menuntut pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, dan terakhir adalah penolakan atas upah murah yang dilegalkan oleh PP 78 2015, juga penolakan sistem kerja kontrak, outsoucing dan sistem kerja magang.
“Saat ini, semua rakyat Indonesia sedang terancam oleh bangkitnya Militerisme dan pola-pola anti demokrasi Orde Baru. Pembubaran-pembubaran diskusi terjadi di mana-mana, bahkan semakin sering terjadi pelarangan berserikat di pabrik-pabrik, belum lagi kriminalisasi bagi rakyat yang melakukan aksi-aksi protes. Kami juga sadar, saat-saat ini ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan persatuan kaum buruh, persatuan rakyat dengan menggunakan isu-isu rasis. Oleh karen itu, dalam May Day kali ini, kami akan mengkampanyekan perlawanan terhadap setiap pemecahbelahan rakyat dengan isu rasisme,” lanjut Ilham Syah
Sementara itu Yahya, Ketua Umum Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) menambahkan, kaum buruh menyadari bahwa kasus-kasus perampasan tanah yang semakin meningkat dalam pemerintahan Jokowi, selain menyingkirkan para petani di desa maupun rakyat miskin di perkotaan, justru menambah barisan pengangguran, dan itu membuat upah kaum buruh menjadi semakin murah. “Untuk itu, kami berjuang untuk menghentikan perampasan-perampasan ruang hidup rakyat baik desa maupun perkotaan,” tegas Yahya dalam orasinya.
Dalam May Day kali ini, Gerakan Buruh Untuk Rakyat yang terdiri dari KPBI, SGBN, KSN, SP Bank Permata, SP Bank Danamon, Arus Pelangi, SP Jhonson, KPR, BMI, KPRI, PRP, KPA, Politik Rakyat, KPO PRP, SGBM, Perempuan Mahardhika, PPAS, FKI, serta Aliansi Mahasiswa Indonesia—SMI, FMK, LMND, GPMJ, SPMN, dan juga mahasiswa-mahasiswa dari ILMISPI (Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Indonesia), mengerahkan sekitar 10 ribu massa yang bergerak dari depan kampus UI Salemba, kemudian menyusuri jalanan hingga daerah Pasar Senen, lalu ke Patung Tani, dan nantinya bergabung dengan ratusan ribu massa buruh lainnya untuk mengepung Istana Negara. Grup Band Marginal yang kental dengan lagu-lagu perjuangannya turut serta dalam aksi Gerakan Buruh Untuk Rakyat ini, bersama dengan Red Squad—Band dari kalangan buruh sendiri. Barisan massa ini juga dimeriahkan oleh aksi Reog persembahan dari Serikat Pekerja Bank Danamon dan Serikat Pekerja Bank Permata.
Di samping tuntutan di atas, Nuzul salah satu pimpinan perempuan dari Konfederasi Serikat Nasional menjelaskan, kaum buruh Indonesia juga melawan setiap kejahatan korupsi, termasuk kasus korupsi di jaman Orde Baru hingga korupsi di jaman ini. Semua pelakunya harus dipecat, ditangkap dan dimiskinkan. Buruh juga menuntut agar akses pendidikan dan kesehatan digratiskan untuk seluruh rakyat Indonesia. “Jangan lagi berkedok jaminan sosial tapi rakyat disuruh bayar,” ucap Nuzul.
Reporter: Ahmad Zuhdi
