Dimana Netralitas Polri?

by
Foto: Istimewa

“Aparat hendaknya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak, dan dapat memfasilitasi serta mengatur masing-masing unjuk-pendapat sehingga terhindar dari konflik di lapangan,” ujar Maneger.

Wartapilihan.com, Jakarta – Inisiator Gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera mengatakan, tingginya animo masyarakat untuk 2019GantiPresiden merupakan gerakan pendidikan politik yang berhasil disampaikan kepada masyarakat.

“Dalam Demokrasi melakukan pendidikan politik kepada masyarakat merupakan hal yang wajar, gerakan #2019GantiPresiden adalah bagian dari pendidikan politik!,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima Wartapilihan.com di Jakarta, Selasa (28/8).

Mardani mengatakan bahwa pendidikan politik sangat penting untuk menyadarkan masyarakat agar masayarakat bisa mengevaluasi janji-janji politik, terutama janji politik pemimpin tertinggi di Indonesia yaitu Presiden.

“evaluasi janji-janji politik bukanlah merupakan ujaran kebencian gerakan #2019GantiPresiden,” katanya

Lebih jauh menurut pria kelahiran Betawi ini, terkait gerakan #2019GantiPresiden, Mardani mengatakan bahwa lahirnya gerakan #2019GantiPresiden terbentuk atas sikap keperihatinan atas kemiskinan, ketidakadilan, ketidak-berpihakan serta krisis kepemimpinan di NKRI.

Mantan ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi ini mengatakan bahwa Tujuan pendidikan politik adalah untuk membuat rakyat sadar siapa calon yang terbaik pada Pemilu kedepannya. “Jangan sampai masyarakat salah pilih Presiden tahun 17 April 2019,” katanya.

Mardani mengatakan bahwa seluruh pointer tersebut merupakan ikrar yang selalu disampaikan pada setiap deklarasi Relawan Gerakan #2019GantiPresiden.

Menurutnya gerakan ini mampu meningkatkan kepedulian publik kepada politik. “Selama ini politik berjarak dengan rakyat,” ujarnya.

Legislator asal FPKS ini menceritakan sejarah lahirnya gerakan #2019GantiPresiden. “Jujur saya tidak menduga gerakan ini akan di terima luas oleh masyarakat dari berberbagai kalangan,” ungkapnya.

Mardani berharap Pendidikan politik ini akan melahirkan kesadaran politik, “Saya berharap kedepan dengan adanya gerakan #2019GantiPresiden masyarakat dapat lebih untuk memilih pemimpin yang memiliki tanggung jawab dan benar benar pro rakyat bukan hanya dalam pencitraan saja,” tandasnya.

Sementara, Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA Jakarta Maneger Nasution turut menyoroti kasus persekusi dan inotoleransi yang menimpa aktivis oposisi pemerintah: gerakan #2019GantiPresiden, seperti Neno Warisman, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dani, dan Rocky Gerung, dan lain-lain.

Tindakan persekusi yang dilakukan sekelompok organisasi tanpa bentuk (OTB) terhadap aktivis #gerakan 2019 ganti presiden itu terjadi di Batam, Pekanbaru, Surabaya, dan daerah lainnya.

Menurut dia, tindakan persekusi yang dilakukan sekelompok organisasi tanpa bentuk terhadap warga negara yang sedang berkunjung ke berbagai daerah dalam teritori NKRI adalah tindakan melawan hukum.

“Pertanyaan hukum dan HAM-nya, kemana negara atau polisi? Oleh karena itu, kepolisian negara sebaiknya segera menjelaskan ke publik tentang dugaan kasus persekusi itu demi terpenuhinya hak publik untuk tahu tentang kebenaran informasi itu ( rights to know),” saran Maneger.

Ia menuturkan bahwa hal itu mengancam hak-hak konstitusional warga negara serta mengancam masa depan demokrasi dan integrasi nasional. Pasalnya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal serta meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah NKRI (Pasal 27 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

“Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan adalah hak konstitusional warga negara (pasal 28 UUDNRI tahun 1945, dan pasal 23, 24, dan 25 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM),” paparnya.

“Setiap warga negara di seluruh teritori NKRI memiliki hak atas kebebasan berkumpul, berpendapat, memasuki/meninggalkan suatu daerah, rasa aman adalah hak konstitusional warga negara. Dan, negara terutama pemerintah wajib hukumnya hadir memenuhi hak konstitusional warga negara itu (pasal 28G UUD1945, dan pasal 9 ayat (2) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM),” imbuhnya.

Dalam teori HAM, ungkap Maneger, pelanggaran HAM bisa terjadi karena adanya tindakan langsung dari Negara ( act commission) atau pembiaran dari Negara ( act of ommission). Dalam konteks persekusi tersebut, kalau Negara tidak menghentikan atau melakukan pembiaran itu pelanggaran HAM ( act of ommission).

“Jika ada perbedaan pandangan antara satu pihak dengan pihak lainnya, masih tersedia mekanisme lain yang lebih elegan, efektif, dan berkeadaban untuk menyampaikan aspirasi atas suatu perbedaan pandangan dengan mengedepankan dialog,” jelas dia.

Jika dialog tidak terwujud, kata Maneger, sebaiknya tetap menggunakan saluran aspirasi atas perbedaan pandangan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang tersedia. Jauhi tindakan main hakim sendiri.

“Tindakan main hakim sendiri ( elgenrechting) di samping sangat tidak elok, tidak berkeadaban, juga tidak menyelesaikan masalah, tapi justru memproduksi kekerasan-kekerasan baru. Ini berpotensi mengganggu integrasi nasional,” tegasnya.

Sejatinya, kata dia, negara hadir khususnya kepolisian negara untuk mencegah dan menginvestigasi peristiwa itu. Pihak kepolisian negara harus memproses pelaku dan aktor intelektualnya secara profesional, independen, berkeadilan, transparan, dan tidak diskriminatif sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok intoleran. Negara tidak boleh membiarkan impunitas.

Bahkan, kata Maneger, dunia kemanusiaan tentu menolak dengan keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut. Karena kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang.

“Pelarangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap Ahmad Dhani Prasetyo di Surabaya misalnya, yang dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme, adalah tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang kita bangun. Serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat,” tegasnya.

Menurut dia, cara-cara seperti ini justru merugikan Presiden Jokowi dan tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar. Seyogyanya meskipun berbeda pilihan tetapi harus saling menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat.

“Kita juga menghimbau kepada aktivis #2019GantiPresiden untuk tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan bermartabat dan kepatuhan terhadap hukum,” katanya.

Aparat, kata mantan Komisioner Komnas HAM itu hendaknya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak, dan dapat memfasilitasi serta mengatur masing-masing unjuk-pendapat sehingga terhindar dari konflik di lapangan.

“Kita berharap tahun 2019 nanti merupakan pesta demokrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan jangan sampai cara-cara represif dan provokatif menodai ajang pesta demokrasi tersebut,” ujarnya.

“Mari kita sama-sama saling menjaga aset bangsa terbesar kita yaitu demokrasi agar tidak rusak dan ternoda oleh tindakan provokatif dan represif,” seru dia.

Adi Prawira

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *