Oleh: Mahrita Nazaria, Aktivis Dakwah Universitas Islam Kalimantan
Pada 12-14 Oktober 2018, Indonesia menjadi Tuan Rumah AM IMF-WB yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali. Pertemuan IMF-WB itu menimbulkan kontroversi dimata masyarakat Indonesia.
Wartapilihan.com, Jakarta — Chatib Basri, Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, turut meluruskan beberapa kontroversi seputar pertemuan tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Bali.
“Pemerintah bersama Bank Indonesia, pemerintah mengajukan diri menjadi tuan rumah pertemuan tahunan September 2014. Prosesnya tidak mudah, bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pada Oktober 2015,” ujar Chatib.
Ia juga membantah bahwa event tersebut adalah cara Pemerintah atau IMF untuk menambah utang Indonesia. Chatib menjelaskan dalam pertemuan tersebut akan dibahas situasi perekenomian dunia terkini, termasuk pembahasan mengenai kebijakan masing-masing negara dalam merespons situasi ekonomi global, perkembangan teknologi dan lainnya. (www.cnbcindonesia.com)
Hajatan IMF-WB di Indonesia kali ini merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang menghadirkan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota serta sektor privat, akademisi, NGO dan media. Bagi pemerintah sekarang, acara ini penting dan spesial karena akan dilaksanakan di Bali dan karena keseluruhan focus program IMF-WB saat ini relevan dengan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, utamanya pembangunan Infrastruktur dalam Negeri. Karenanya, atas seluruh kepentingan tersebut, maka untuk penyelenggaraan acara ini, pemerintah menyediakan anggaran ratusan miliar rupiah, baik untuk pembangunan infrastruktur fasilitas pertemuan, rapat-rapat, keamanan dan berbagai kebutuhan persiapan dan pelaksanaan acara lainnya. Anggaran yang disediakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sekitar Rp 810 miliar. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengamanan tingkat tinggi agar pelaksanaan acara tersebut dapat berjalan lancar.
Selain itu, pentingnya Indonesia sebagai Tuan Rumah karena Indonesia merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) negara percontohan (diantaranya Kamerun Cote D’Ivoire, Mesir, Indonesia, Irak, Jordania, Kenya, Nepal, dan Vietnam) yang fokus melaksanakan skema Bank Dunia dalam mengatasi krisis yakni proyek infrastruktur. Seluruh negara ini menjadi wilayah target eksport kapital milik imperialis (melalui utang dana investasi) melalui pilot Maximizing Finance for Development (MFD) atau Maksimalisasi Keuangan untuk Pembangunan. Di empat Negara (termasuk Indoonesia), kerja pilot MFD akan membangun pada kerja yang sedang berjalan untuk mengembangkan pasar modal dibawah program World Bank Group (WBG) “J-CAP”.
Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) sebagai lembaga kapital finans monopoli yang dikontrol negara-negara imperialis yang tergabung dalam G-7 dibawah pimpinan Amerika Serikat (AS).
International Monetary Fund (IMF) lahir dari situasi krisis imperialisme yang semakin memburuk dan telah menghasilkan perang perampasan yang menindas rakyat seluruh dunia. IMF didirikan pada September 1945. Dengan kerangka kerjasama yang berkedok “Stabilitas Ekonomi” tersebut, IMF menyatakan tujuan untuk dapat mendominasi dan mendikte ekonomi dan politik anggota-anggotanya dengan cara melakukan kontrol atas kerjasama perdagangan dan keuangan internasional untuk kepentingan Negara-negara kapitalis. Mengamankan kepentingan pasar dengan stabilitas sistem keuangan dan perdagangan yang timpang untuk kepentingan Negara kapitalisme seperti AS dan Inggris.
World Bank (WB) atau Bank Dunia merupakan lembaga keuangan atau alat kekuatan oligarki finans (kemaharajaan keuangan) Imperialis yang Kantor Pusat-nya di Washington, D.C., yang juga lahir dari krisis imperialism yang didirikan pada Desember tahun 1944. WB difungsikan sebagai penyedia pinjaman (hutang dan investasi) kepada negara berkembang, dengan kedok “pengurangan kemiskinan”. WB bertugas sebagai lembaga lintah darat yang memberi fasilitas pinjaman, bantuan teknis dan lain sebagainya dengan imbal balik liberalism dan privatisasi berbagai asset public.
Kedua lembaga tersebut telah menunjukkan kejahatannya diseluruh dunia dan Indonesia, diantaranya: Pertama: Menginjak-injak kedaulatan bangsa-bangsa dengan memberikan syarat-syarat yang memaksa agar dapat mempercepat perampasan atas tanah, upah, dan kerja sehingga penghidupan rakyat semakin memburuk. Kedua: Bank Dunia dan IMF memaksakan pelaksanaan model kebijakan ekonomi neoliberalisme yang secara sistematis dengan mempercepat liberalisasi dan privatisasi sehingga semakin memperburuk keadaan ekonomi negeri dan penghidupan rakyat. Bank Dunia dan IMF juga berkontribusi atas munculnya faktor-faktor yang menyebabkan krisis utang di tahun 1982 hingga krisis moneter di Asia tahun 1997an.
Dalam perkembangan saat ini, IMF dan Bank Dunia bahkan berperan semakin aktif dan Agressif mengikat kedaulatan Negara dengan kemudahan utang, melakukan investasi untuk pembiayaan produksi komersil dan pembangunan.
Pada tahun 1969 Indonesia secara resmi menjadi anggota Bank Dunia, IMF, serta Asian Development Bank (ADB). Dengan sokongan kapital pertama dalam bentuk utang $325 juta US, imperialisme AS mengontrol Indonesia secara ekonomi dan hanya dibatasi sebagai negeri penghasil bahan mentah untuk ekspor, sementara kebutuhan dalam negeri diatur oleh impor.
Bank Dunia dan ADB adalah ujung tombak utama dari operasi kapital imperialis AS di Indonesia selain IMF dan, Bank-bank milik imperialis lainnya serta perusahaan tambang besarnya di Indonesia. Mereka secara bersama-sama mengeruk keuntungan sumber daya alam Indonesia dan tenaga kerja murah. Perkebunan besar, pertambangan, perdagangan besar dan pabrik olahan adalah bidang-bidang dimana imperialis menanamkan modalnya dalam jumlah besar. Sementara kapital besar lainnya masuk dalam bentuk utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan perkantoran. (agraindonesia.org)
Inilah sistem kapitalisme yang hanya menawarkan sistem ekonomi yang tidak berkeadilan. Kapitalisme membiarkan persaingan bebas antar individu didalam kegiatan ekonomi. Karena pada faktanya kualitas fisik, kecepatan berfikir, dan kualitas mental tiap individu ada yang kuat dan ada yang lemah, persaingan bebas akan menyebabkan yang kuat mampu mensejahterakan dirinya, sementara yang lemah tidak bisa mendapatkan kesejahteraan.
Selain itu, kapitalisme rentan akan krisis karena sistem keuangannya yang ribawi, pasar saham yang spekulatif seperti judi, dan mata uang kertas yang tidak berdasarkan pada emas. Tiga perkara inilah yang menciptakan ekonomi yang rapuh yang kelihatan besar namun gampang pecah (bubble economic).
Setiap kali terjadi krisis, berjuta orang menjadi sengsara akibat ulah kaum kapitalis. Identik dengan penjajahan, kapitalisme memfasilitasi ketamakan kaum kapitalis untuk terus mengembangkan kekayaannya demi adanya pertumbuhan ekonomi. Ketamakan dalam pengembangan kekayaan ini selalu mendorong para kapitalis untuk terus memperluas penguasaan bahan baku, tenaga kerja dan pasar ke berbagai negara dalam bentuk penjajahan ekonomi.
Besarnya sebuah negara kapitalis, mengharuskan adanya negara lain yang menderita karena dihisap kekayaannya oleh negara kapitalis tersebut. Saat ini Indonesia sedang menjadi “sapi perah” negara-negara adidaya. Kekayaan Indonesia berlimpah tetapi rakyatnya banyak yang hidup miskin.
SOLUSI ISLAM
Islam menetapkan bahwa kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak (bahan bakar, listrik, air bersih, pertambangan dalam skala yang besar,sungai, danau, hutan, laut, jalan, pasar, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan sebagainya) merupakan milik seluruh rakyat dan dikelola oleh negara.
Dengan hak pengelolaan ini negara dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang layak kepada rakyat sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan perumahan mereka. Negara juga dapat menyediakan pendidikan yang gratis/murah dan berkualitas, pelayanan kesehatan gratis/murah, dan jaminan keamanan kepada tiap individu rakyat.
Dalam kondisi ini rakyat akan menjadi sumberdaya yang berkualitas bagi kemajuan negaranya. Negara juga akan mampu membiayai pengembangan ilmu dan teknologi di semua bidang sehingga bisa jadi negara maju dan terdepan. Karena Islam menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan usaha-usaha ekonomi yang riil yang dimiliki individu warga negara, sehingga perekonomian akan kuat dan maju dengan terhindarnya dari inflasi/turunnya nilai mata uang karena sistem mata uangnya bersandar pada emas dan perak.
Tenaga kerja dibayar sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Kesejahteraan pekerja tidak dibebankan kepada pengusaha, tetapi merupakan tanggung jawab negara. Karena negara yang mengelola aset ekonomi yang merupakan kepemilikan umum, tidak sulit bagi negara untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan gratis, biaya pendidikan, subsidi transportasi dan komunikasi, dan jaminan keamanan bagi semua warga negara,termasuk para pekerja.
Demikianlah sempurnanya Islam mengatur sistem ekonomi dalam sebuah Negara. Maka hendaknya kita sebagai umat Islam kembali pada aturan Islam yang berasal langsung dari Sang Pencipta yang mana memang hanya aturanNyalah yang mampu mensejahterakan kehidupan umat manusia dimuka bumi.
