Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, kebocoran data user Facebook di Amerika bisa juga terjadi di Indonesia.
Wartapilihan.com, Jakarta –Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari prihatin terhadap kasus kebocoran data pengguna Facebook yang melibatkan Cambridge Analytica (CA) di Amerika. Sebelumbya, Mark Zuckerberg mengakui akan adanya kebocoran, pelanggaran kepercayaan terhadap jutaan pengguna Facebook, pernyataan itu disampaikan melalui akun Facebook-nya.
“Saya amat prihatin, dan ini jelas-jelas melanggar privasi, kita tidak tahu dan tidak ada jaminan bagaimana dengan data pengguna Facebook di Indonesia,” ujar Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Pilihan, Sabtu (24/3).
Menurut Anggota DPR RI dari fraksi PKS ini kejadian seperti ini apakah mungkin yang pertama atau bagaimana, Facebook dan semua sosial media wajib dan harus menjaga privasi dan data pengguna mereka.
Dalam sejumlah media Aleksandr Kogan selaku pihak yang disebut-sebut bertanggung jawab terhadap bocornya 50 juta data pengguna Facebook dan data tersebut diduga dipakai untuk kepentingan politik selama masa pemilihan presiden AS pada 2016.
Kharis mencatat ada 4 poin yang menjadi fokusnya sebagai ketua komisi 1 DPR RI. Pertama, perusahaan besar seperti Facebook harusnya memiliki sistem pengamanan data yang aman sehingga pengguna facebook yang berada di seluruh belahan dunia. merasa nyaman dan tidak perlu khawatir bahwa data pribadi mereka tidak digunakan oleh pihak-pihak ketiga.
“Terkait kasus ini, Facebook harus bertanggungjawab. Selain menelusuri penyebab kebocoran, maka Facebook harus mampu memastikan bahwa ke depan tidak akan terulang kembali kejadian yang mencederai kepercayaan penggunanya,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Kharis, Kementerian/Lembaga serta Perusahaan di Indonesia yang menyimpan data pribadi masyarakat/konsumen, dapat mengambil pelajaran penting dari kejadian kebocoran data pengguna Facebook, dengan memastikan memiliki sistem pengamanan data aman dan mampu mengelola akses data tersebut dengan baik serta menghindari adanya akses dari pihak yang tidak berkepentingan.
“Masyarakat selaku pemilik data pribadi juga harus bersikap waspada dengan tidak membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak berkepentingan. Awareness masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi,” saran dia.
Belajar dari berbagai ancaman/bahaya penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi, simpul Haris, Indonesia harus segera memiliki Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Sejauh ini, RUU Perlindungan Data Pribadi, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Tahun 2015-2019 sebagai Usul Inisiatif Pemerintah. Komisi I DPR RI telah menunjukkan komitmen, sebagaimana hasil rekomendasi Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo pada tanggal 22 Januari 2018, poin 5 (lima) yang menyatakan bahwa:
“Kami (Komisi I DPR RI) mendesak Kemkominfo untuk mengusulkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai RUU Prioritas Usul Inisiatif Pemerintah Tahun 2018,” tutup Kharis yang merupakan anggota DPR dari Solo Jawa Tengah.
Sebagai informasi, mesin manipulasi pikiran Cambridge Analytica telah memanen data pengguna Facebook lalu membuat analisis, rekayasa sentimen dan psikologi dengan target kelompok tertentu. Misalnya, ada kelompok pendukung Partai Demokrat, yang notabene adalah partai lawan Trump, tapi tak suka presiden perempuan seperti Hillary Clinton.
“Maka, Cambridge Analytica akan mengirimi berita agar setidaknya kelompok swing voter ini memilih golput. Mereka tahu persis, berapa kali pemilih tipe ini harus dikirimi berita untuk mengubah pilihannya,” kata Sumber Wartapilihan.com.
Ia mengingatkan, mesin manipulator pikiran ala Cambridge Analytica itu tak cuma dipakai untuk pemilihan presiden Amerika Serika. “Tapi, juga digunakan untuk mempengaruhi pemilih agar Inggris keluar dari Uni Eropa,” tutupnya.
Ahmad Zuhdi
