“Kinerja BPIP harus maksimal berhubung radikalisme mengancam keutuhan negara,” kata Moeldoko.
Wartapilihan.com, Jakarta – Menanggapi hal tersebut, Ratna Sarumpaet mengatakan, radikalisme yang dimaksud ialah radikalisme yang mana? Pasalnya, kejadian persekusi massa PDIP kepada Media Radar Bogor juga termasuk radikalisme yang justru oleh Kepolisian tidak dimasukkan sebagai pidana.
“Sekarang saya tanya, yang mau dikejar ‘hantu’ radikalisme yang mana? Apakah perilaku kepolisian pancasilais jika demikian?” Ratna bertanya-tanya, di acara ILC tvOne, Selasa malam, (6/6/2018).
Maka dari itu, ia menekankan agar jangan melemahkan makna Pancasila itu sendiri. Terlebih, masyarakat miskin pun menjadi sasaran teror dengan dihilangkannya subsidi listrik dan BBM.
“Pemerintah malah impor beras, padahal rakyat sedang panen. Banyak sekali yang terjadi, radikalis. Juga tidak mau mendengar kritik, lha padahal mengkritik karena sayang. Yang paling parah TKA yang tak juga dipulangkan dari sini,” tegas dia.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Mardani Ali Sera selaku politisi PKS mengatakan, Pancasila sebagai principle ideology tidak ada masalah; justru sebagai rujukan bersama. Justru Pancasila menjadi masalah ketika sebagai working ideology (sebagai sebuah sistem).
“Buktinya, pemerintah awasi nomor hp dari mahasiswa, padahal kita negara reformasi. Kita bukan Uni Soviet, negara ini tidak dewasa,” tukas ia prihatin.
Belum lagi, KPU yang mengeluarkan aturan dengan melarang narapidana koruptor justru diprotes oleh Presidennya sendiri.
“Kalau memang working ideology-nya dijalankan, cari guru-guru terbaik di negeri ini, bukan justru ideologi yang memecah belah bangsa kita,” tuturnya.
Maka dari itu, ia menekankan agar melihat problem secara fundamental, bukan hanya permukaan saja.
Eveline Ramadhini